SK Mendiknas No. 232/U/2000 (Pedoman Penyusunan Kurikulum PT & Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa)

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

 NOMOR 232/U/2000

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

 Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan

Tinggi dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6

1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun

1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

 MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM

PENDIDIKAN TINGGI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang

diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau

profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau

menciptakan ilmu pengetahuan. teknologi dan/atau kesenian.

2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik,

sekolah tinggi, institut. atau universitas.

3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama

pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian

dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan

universitas.

4. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan

terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan

diselenggarakan     oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi,

institut, dan universitas.

5. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman

penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang

diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar

mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap

sesuai dengan sasaran kurikulum.

6. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta

cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan belajar – mengajar di perguruan tinggi

7. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok

bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia

yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan

berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta

mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

8. Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah

kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk

memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.

9. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan

kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli

dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang

dikuasai.

10. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok

bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap

dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut

tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang

dikuasai.

11. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah

kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang

untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai

dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

12. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan

pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk

menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman

belajar, dan beban penyelenggaraan program.

 

13. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16

sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut

kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan

penilaian.

14. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran

penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama

satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1

jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan,

yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 – 2 jam kegiatan

terstruktur dan sekitar 1 – 2 jam kegiatan mandiri.

15. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

 BAB II

TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

Pasal 2

 (1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akdemik dalam

menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu

pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta menyebarluaskan

dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

(2) Pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam

menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/atau

kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan

taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

 Pasal 3

 (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program

magister, dan program doktor.

(2) Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki

kualifikasi sebagai berikut:

a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang

keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami,

menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang

ada di dalam kawasan keahliannya;

b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang

dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan

produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan

perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;

c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya

di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di

masyarakat;

d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

(3) Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-

ciri sebagai berikut:

a. mempunvai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara

menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah

disertai ketrampilan penerapannya;

b. mempunyai keinampuan rnemecahkan permasalahan di bidang

keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan

berdasarkan kaidah ilmiah:

c. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang

ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan,

keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau

profesi yang serupa;

(4) Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki

kualifikasi sebagai berikut:

a. mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi,

dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui

penelitian;

b. mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan

program penelitian:

c. mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya

di bidang keahliannya.

 Pasal 4

 (1) Pendidikan profesional terdiri atas program diploma I, diploma II,

diploma III, dan diploma IV.

(2) Program diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai

kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau

memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun

kontekstualnya di bawah bimbingan.

(3) Program diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai

kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau

memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun

kontekstualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan

maupun tanggungjawab pekerjaannya.

(4) Program diploma III diarahkan pada lulusan yang menguasai

kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang

belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara

mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya,

serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar

ketrampilan manajerial yang dimilikinya.

(5) Program diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai

kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan

dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk ketrampilan

merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan

tanggungjawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki

ketrampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan,

pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannva.

BAB III

BEBAN DAN MASA STUDI

 Pasal 5

 (1) Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus

empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam

puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat

ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-

lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.

(2) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh

enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang

dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam

waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10

(sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program

sarjana, atau yang sederajat.

(3) Beban studi program doktor adalah sebagai berikut:

a. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan

sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam)

SKS yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan)

semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas)

semester;

b. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan

sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan

puluh delapan) SKS yang dijadw-alkan untuk 9 (sembilan)

semester dan dapat ditempuh kurang dan 9 (sembilan) semester

dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester;

c. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan

magister (S2) sebidang sekurang-kurangnva 40 (empat puluh)

SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat

ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi

selama-lamanya 10 (sepuluh) semester;

d. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan

magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima

puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan

dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama

studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

      Pasal 6

 (1) Beban studi program diploma I sekurang-kurangnya 40 (empat

puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang

dijadwalkan untuk 2 (dua) semester dan dapat ditempuh dalam

waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya

4 (empat) semester setelah pendidikan menengah.

(2) Beban studi program diploma II sekurang-kurangnya 80 (delapan

puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) SKS yang

dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam

waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya

6 (enam) semester setelah pendidikan menengah.

(3) Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus

sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS

yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh

dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-

lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah.

(4) Beban studi program diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus

empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam

puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat

ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan

selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan

menengah.

BAB IV

KURIKULUM INTI DAN KURIKULUM INSTITUSIONAL

Pasal 7

 (1) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan

program studi terdiri atas

a. Kurikulum inti;

b. Kurikulum institusional.

(2) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran

yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan

dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.

(3) Kurikulum inti terdiri atas kelompok rnatakuliah pengembangan

kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan

pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan,

keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya. dan cara

berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang

harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program

studi.

(4) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan

pelajaran yang merupakan bagian dan kurikulum pendidikan tinggi,

terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti

yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan

lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 8

 (1) Kurikulum inti program sarjana dan program diploma terdiri atas:

a. kelompok MPK;

b. kelompok MKK;

c. kelompok MKB;

d. kelompok MPB;

e. kelompok MBB.

(2) Kurikulum inti program sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) berkisar antara 40% -  80% dan jumlah SKS kurikulum program

sarjana.

(3) Kurikulum inti program diploma sekurang-kurangnya 40% dari

jumlah SKS kurikulum program diploma.

Pasal 9

 Kurikulum institusional program sarjana dan program diploma terdiri

atas keseluruhan atau sebagian dan:

a. kelompok MPK yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan

tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan

penghayatan MPK inti.;

b. kelompok MKK yang terdiri atas matakuliah yang relevan untuk

memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan

atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan

program studi bersangkutan;

c. kelompok MKB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan

untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi

keahlian dalam berkarya di masvarakat sesuai dengan keunggulan

kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi

bersangkutan;

d. kelompok MPB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan

untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku

berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk

setiap program studi;

e. kelompok MBB yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan

upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam

berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global,

yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi

keahliannva.

 Pasal 10

 (1) Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam

kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri

atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama. dan Pendidikan

Kewarganegaraan.

(2) Dalam kelompok MPK secara institusional dapat termasuk bahasa

Indonesia, bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar,

Ilmu Alamiah Dasar, Filsafat Ilmu, Olah Raga dan sebagainya.

 Pasal 11

 (1) Kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana,

program magister, program doktor, dan program diploma ditetapkan

oleh Menteri.

(2) Kurikulum institusional untuk setiap program studi pada program

sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma

ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

 BABV

PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 12

 (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan

penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan

tugas, dan pengamatan oleh dosen.

(2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian

akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian

tesis, dan ujian disertasi.

(3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan

E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.

 Pasal 13

 Masing-masing pimpinan perguruan tinggi dapat menetapkan mahasiswa

putus kuliah berdasarkan kriteria yang diatur dalarn keputusan

pimpinan perguruan tinggi.

 Pasal 14

 (1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan

jumlah SKS yang disyaratkan dan indeks prestasi kumulatif(IPK)

minimum.

(2) Perguruan tinggi menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan berpedoman pada

kisaran beban studi bagi masing-masing program sebagaimana

ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.

(3) IPK minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh

masing-masing perguruan tinggi, sama atau lebih tinggi dari 2,00

untuk program sarjana dan program diploma, dan sama atau lebih

tinggi dan 2,75 untuk program magister.

Pasal 15

 (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu : memuaskan,

sangat memuaskan, dan dengan pujian, yang dinyatakan pada

transkrip akademik.

(2) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana

dan program diploma adalah:

a. IPK 2,00 – 2,75 : memuaskan;

b. IPK 2,76 – 3.50 : sangat memuaskan;

c. IPK 3.51 – 4,00 : dengan pujian.

(3) Predikat kelulusan untuk program magister:

a. IPK 2,75 – 3,40 : memuaskan;

b. IPK 3.41 – 3,70 : sangat memuaskan:

c. IPK 3,71 – 4,00 : dengan pujian.

(4) Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan

memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi

minimum) ditambah 1 tahun untuk program sarjana dan tambah 0,5

tahun untuk program magister.

(5) Predikat kelulusan untuk program doktor diatur oleh perguruan

tinggi yang bersangkutan.

Pasal 16

 (1) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara

menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan

karakteristik pendidikan yang bersangkutan.

(2) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi

dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan

yang memperoleh prestasi tinggi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, kurikulum yang berlaku secara

nasional program sarjana, program magister, program doktor, dan

program diploma yang telah ada masih tetap berlaku dan disesuaikan

dengan Keputusan ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak

berlakunya Keputusan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

 Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 19

 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2000

 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

YAHYA A. MUHAIMIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,

2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,

3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen

Pendidikan Nasional.

4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan

Nasional.

5. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur

Politeknik/Akademi, di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,

6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan di lingkungan Departemen

Pendidikan Nasional,

7. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam

lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,

8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;

9. Semua Gubernur Kepala daerah Tingkat I,

10. Komisi VI DPR-RI

 

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan. Masyarakat

Departemen Pendidikan Nasional

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

M u s 1 i k h, S.H.

NIP. 131 479478

Sumber:

Website dikti.org

This entry was posted on Monday, April 23rd, 2012 at 3:29 am and is filed under Undang-undang. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.