PARADIGMA ILMU ADMINISTRASI NEGARA

PARADIGMA ILMU ADMINISTRASI NEGARA

 

Kata “paradigma” akhir-akhir ini sudah menjadi bahasa yang tren dan dapat ditemukan dalam berbagai situasi baik  di dalam seminar-seminar, pidato-pidato, rapat kerja, diskusi forum ilmiah, atau dalam obrolan tidak resmi. Intinya, kata “paradigm” senantiasa menghiasi kajian administrasi dan manajemen di berbagai lembaga atau komunitas lainnya.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah paradigma diartikan sebagai (1) model dalam teori ilmu pengetahuan; (2) kerangka berpikir. Paradigma menurut Thomas Kuhn (Rewansyah, 2010) sebagai: “a paradigm is a made up of the general theoretical assumptions and laws and techniques for their application that the members of particular scientific community adopt”. Pengertian lain menyatakan bahwa: “a paradigm will always be sufficiently imprecise and open-ended to leave plenty of that kinds of work to be done”.

Ciri pokok paradigma adalah suatu pemikiran berdasarkan asumsi-asumsi terhadap dunia nyata di sekelilingnya (Rewansyah, 2010), yang lebih khusus lagi adalah sikap berpikir terhadap fenomena yang berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu Bernard S. Piliph (Rewansyah, 2010) menyatakan bahwa: “paradigm are set of assumptions, implicit or explicit about fenomena”. Dengan demikian paradigma mempunyai peranan untuk memberikan interpretasi terhadap fenomena yang diamati.

Untuk memahami paradigma lebih mendalam, Egon G. Guba (Rewansyah, 2010) mengemukakan tiga karakteristik paradigma, yaitu:

1)        Paradigma yang bersifat ontological: what is the nature of the knowable? Or, what is the nature of reality?

2)        Paradigma yang bersifat epistemological: what is the nature  of the relationship between the knower (the inquirer) and the known (or knowable)?

3)        Paradigma yang bersifat methodological: how should the inquirer go about findings out knowable?

Dalam perkembangan paradigma ilmu administrasi Negara dikenal adanya 3 kelompok utama paradigma:

(1) paradigma Old Public Administration (paradigma OPA),

(2) paradigma New Public Management (paradigma NPM),

(3) paradigma New Public Service (paradigma NPS).

PARADIGMA OPA

Menurut Nicholas Henry (Rewansyah, 2010), dalam paradigma OPA terjadi lima kali pergeseran paradigma ilmu administrasi Negara.

1)   Dikotomi politik dan administrasi (1900-19270;

2)   Prinsip-prinsip administrasi (1927-1937);

3)   Administrasi Negara sebagai ilmu politik (1937-1956);

4)   Administrasi Negara sebagi ilmu manajemen (1956-1970);

5)   Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi public (1970-1991).

underconstruction…

Sumber bacaan/saduran:

Henry, Nicholas. 2001. Public Administation andPublic Affairs (8 th edition). New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Rewansyah, Asmawi. 2010. Reformasi Birokrasi dalam rangka Good Governance. Jakarta: CV Yusaintanas Prima

Materi Kuliah S-2

This entry was posted on Monday, November 1st, 2010 at 4:55 am and is filed under Manajemen. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.